Dispenda Targetkan PBB P2 Tahun 2014 sebesar Rp.65 Miliar

 NaraSumber Komunitas News Edisi 06 Juni – 22 Juni 2014

Dinas Pendapatan Kota Bogor utnuk tahun 2014 menargetkan penerimaan PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan) sebesar Rp.65 Miliar. Hal ini diungkapkan dalam rapat koordinasi Pengelolaan PBB P2 di Desa Gumati. Dalam meningkatkan penerimaan dalam bidang pajak dispenda sedang melakukan evaluasi pendistribusian SPPT PBB P2 kepada masyaraakat. Persentase pendistribusian telah mencapai 93%, dan SPPT sudah tersebar kepada wajib pajak.

Jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 30 September 2014. Dispenda menghimbau agar masyarakat yang sudah menerima SPPT dapat segera membayar dan tidak menunggu jatuh tempo. Dispenda juga menghimbau kepada masyarakat yang belum menerima SPPT PBB P2 agar segera menghubungi kantor kelurahan setempat atau kantor Dispenda.

 Pada tahun 2013 Dispenda menargetkan akan menerima PBB P2 sebesar Rp.62,5 Miliar namun hasil yang dicapai lebih besar yaitu berkisar hingga Rp.67 Miliar. Hal ini merupakan hasil kerja keras petugas dan staff di Dispenda Kota Bogor, dan berkat kesadaran masyarakat dalam pentingnya membeyar pajak.  Penerimaan PBB P2 tertinggi diraih oleh Kecamatan Bogor Barat.

Dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dalam membantu masyarakat untuk memenuhi tanggung jawabnya, Dispenda Kota Bogor bekerja sama dengan beberapa aparat seperti BPN, PPAT dan Bank Jabar.

ADB Desak Pemerintah Naikkan Subsidi Pendidikan

 NaraSumber Komunitas News Edisi 07 April – 24 April 2014

Deputy Country Director Asian Development (ADB) Edimon Ginting, menyrankan pemerintah menaikkan subsidi pendidikan. Sebab dampaknya akan meningkatkan kualitas penduduk. Reformasi structural salah satunya dengan cara penghapusan subsidi bahan akar secara bertahap. Dengan menghapuskan subsidi BBM dan mengalihkan subsidi tersebut untuk memperbaiki produktivitas.

Produktivitas Indonesia cenderung asih rendah, hal ini dapat diperbaiki dengan memberikan edukasi atau skill labour, yaitu dengan menggunakan dana subsidi BBM. Sistem ini dinilai lebih bermanfaat dibandingkan dengan memberikan subsidi BBM yang tidak pernah tepat sasaran.

Hal ini membutuhkan proses, namun masyarakat akan dapat menerima. Kita lebih membutuhkan spending untuk produktivitas, dengan begitu dapat membuat subsidi kita tidak membengkak. Hal ini juga dapat membantu kondidi fiskal menjadi lebih baik.

Anggaran yang dilontarkan untuk memberikan subsidi BBM saat ini telah mencapai Rp.210 triliun, dan diperkirakan akan terjadi pembengkakan hingga mencapai Rp.270 triliun. Sehingga dibutuhkan pengkajian lebih jauh lagi. Dana tersebut bukankah lebih baik untuk digunakan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki generasi yang lebih baik lagi untuk membangun NKRI.