Rabu, 18 April 2012

tugas 5 Upaya Pemerintah Mengatasi Memiskinan

nama : mikha paricha
npm : 24211485
kelas : 1EB08
1.     Masalah Kemiskinan di Indonesia

Lebih dari 110 juta orang Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 2 per hari. Jumlah ini sama dengan jumlah penduduk Malaysia, Vietnam dan Kamboja digabungkan. Sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara tinggal di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga tidak mampu meningkatkan berbagai indikator utama pembangunan sosial dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur lainnya. Tingkat kematian ibu hamil di Indonesia, misalnya, dua kali lebih tinggi dari tingkat kematian di Filipina dan lima kali lebih tinggi dari Vietnam. Hampir setengah dari penduduk Indonesia tidak mempunyai akses yang cukup terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi.
Indonesia memang telah mencapai hasil yang memuaskan dalam menurunkan tingkat kemiskinan sejak tahun 1960-an dan juga telah berhasil mengurangi efek dari krisis. Tetapi Indonesia masih harus menghadapi tiga masalah mendasar dalam upaya mengangkat sebagian besar penduduk yang masih terhimpit kemiskinan dan kepapaan, yaitu:

a)      Mempercepat perumbuhan ekonomi
b)      Peningkatan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin
c)      Perlindungan bagi rakyat miskin

2.     Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia

Penanganan berbagai masalah miskinan di Indonesia memerlukan strategi yang jelas. Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak yang terkait dalam masalah tersebut tergolong hebat, karena mereka telah melakukan berbagai cara/usaha dalam membentuk strategi penanggulangan kemiskinan. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkai adalah dengan menyelesaikan dan mengadaptasi rancangan strategi penanggulangan kemiskinan. Kemudian dapat melakukan tahap pelaksanaan yang sesuai dengan orang-orang yang terpercaya. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil dalam melaksanakan strategi pengentasan kemiskinan.

1)      Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok
2)      Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin
3)      Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan barbasis masyarakat
4)      Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar
5)      Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan social bagi masyarakat miskin

Dari lima langkah program yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang dilakukan pemerintah terkait lima program tersebut antara lain:

a)      Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Program ini bertujuan menjamin adanya daya beli masyarakat miskin atau keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :
o   Penyediaan cadangan beras pemeritah 1 juta ton
o   Stabilitasi/kepastian dari harga barang komoditas primer
b)      Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat atau keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:
o   Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
o   Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
o   Pelatihan budaya , motivasi usaha dan teknis manajemen usaha mikro
o   Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
o   Fasilitas sarana dan prasarana usaha mikro
o   Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
o   Pembangunan usaha skala kecil
o   Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
o   Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
o   Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

c)      Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :
o   Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
o   Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
o   Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
o   Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.

d)     Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :
o   Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
o   Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
o   Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi
o   Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.

e)      Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :
o   Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
o   Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
o   Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana social
o   Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
o   Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).

Program-Program Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia

1.            Anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya.
2.            Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
3.            Tetap mempertahankan program lama seperti:
a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
b) RASKIN (Beras Miskin)
c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
d) Asuransi Miskin, dsb
4.            Akselersi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp.5000,- per Kg)
5.            Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan
6.            Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
7.            Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah
8.            Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan
9.            Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin
10.        Kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list
11.        Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness
12.        PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementrian/lembaga
13.        Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan
14.        Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro.
15.        Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.
16.        Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
17.        Percepatan pembangunan infrastruktur
18.        Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
19.        Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan
20.        Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik
21.        Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
22.        Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri).

Beberapa program yang perlu dilakukan agar kemiskinan dapat dikurangi

v  meningkatkan pendidikan rakyat. Sebisa mungkin pendidikan harus terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Banyaknya sekolah yang rusak menunjukkan kurangnya pendidikan di Indonesia. Tentu bukan hanya fisik, bisa jadi gurunya pun kekurangan gaji dan tidak mengajar lagi
v  pembagian tanah/lahan pertanian untuk petani. Paling tidak separuh rakyat (sekitar 100 juta penduduk) Indonesia masih hidup di bidang pertanian. Menurut Bank Dunia, mayoritas petani Indonesia memiliki lahan kurang dari 0,4 hektar. Bahkan ada yang tidak punya tanah dan sekedar jadi buruh tani. Kadang terjadi tawuran antar desa hingga jatuh korban jiwa hanya karena memperebutkan lahan beberapa hektar
v  tutup bisnis pangan kebutuhan utama rakyat dari para pengusaha besar. Para petani/pekebun kecil sulit untuk mengekspor produk mereka. Sebaliknya para pengusaha besar dengan mudah mengekspor produk mereka (para pengusaha bisa menekan/melobi pemerintah) sehingga rakyat justru bisa kekurangan makanan atau harus membayar tinggi sama dengan harga Internasional. Ini sudah terbukti dengan melonjaknya harga minyak kelapa hingga 2 kali lipat lebih dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan akibat kenaikan harga Internasional. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa
v  lakukan efisiensi di bidang pertanian. Perlu dikaji apakah pertanian kita efisien atau tidak. Jika pestisida kimia mahal dan berbahaya bagi kesehatan, pertimbangkan predator alami seperti burung hantu untuk memakan tikus, dsb. Begitu pula jika pupuk kimia mahal dan berbahaya, coba pupuk organik seperti pupuk hijau/kompos. Semakin murah biaya pestisida dan pupuk, para petani akan semakin terbantu karena ongkos tani semakin rendah
v  data produk-produk yang masih kita impor. Kemudian teliti produk mana yang bisa dikembangkan di dalam negeri sehingga kita tidak tergantung dengan impor sekaligus membuka lapangan kerja. Sebagai contoh jika mobil bisa kita produksi sendiri, maka itu akan sangat menghemat devisa dan membuka lapangan kerja. Ada 1 juta mobil dan 6,2 juta sepeda motor terjual di Indonesia dengan nilai lebih dari Rp 200 trilyun/tahun. Jika pemerintah menyisihkan 1% saja dari APBN yang Rp 1.000 trilyun/tahun untuk membuat/mendukung BUMN yang menciptakan kendaraan nasional, maka akan terbuka lapangan kerja dan penghematan devisa milyaran dollar setiap tahunnya
v  stop eksploitasi atau pengurasan kekayaan alam oleh perusahaan asing. Kelola sendiri. Banyak kekayaan alam kita yang dikelola oleh asing dengan alasan kita tidak mampu dan sedang transfer teknologi. Kenyataannya dari tahun 1900 hingga saat ini ketika minyak hampir habis kita masih ”transfer teknologi”.


Sumber:

Sabtu, 14 April 2012

Pembiayaan Sektor Mikro dan Corporate. Tugas 4


Nama: Mikha Paricha
Npm: 24211485
Kelas: 1EB08

1.     Pengertian Pembiayaan Sektor Mikro dan Pembiayaan Corporate

Pembiayaan sektor mikro:
Suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunana dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang d kelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata.

Pembiayaan corporate:
Pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan. Merupakan kegiatan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan. Bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (laba) dan memaksimumkan kekayaan pemilik.
Pembiayaan corporate di Indonesia pada umumnya menggabungkan 3 bidang usaha yaitu: sewa guna usaha, pajak piutang, dan kartu kredit menjadi satu perusahaan

Forum for Corporate Governance in Indoesia (FCGI, 2000) menyatakan bahwa Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.


2.     Tujuan pembiayaan Mikro dan Corporate

A)  Tujuan pembiayaan mikro
Tujuan produk pembiayaan ini dijalankan karena ada 3 hal, yaitu:
1)      Meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan di Lembaga Keuangan (LK) Pelaksanaan.
2)      Lembaga Keuangan (LK) Pelaksanaan sebagai agen pembangunan di daerah dapat melaksanakan fungsinya sehingga dapat mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor pertanian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
3)      Fleksibilitas pembiayaan syariah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Skim pembiayaan mikro syariah ini di desain untuk melayani masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau pengusaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor agribisnis. Skim ini selain memiliki karakteristik yang identik dengan pasar sasarannya yaitu sektor mikro, juga harus mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tidak menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan mentaati kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (syariah compliance).

B)   Tujuan Corporate
Tujuan Corporate menurut FCGI (2002) ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (shareholders). Selain tujuan tersebut terdapat juga tujuan lainnya yaitu:
1)      Pemenuhan tujuan strategis perusahaan berupa peningkatan nilai saham dan value perusahaan.
2)      Pemenuhan tanggung jawab kepada stakeholders khususnya komunitas setempat.
3)      Dipatuhinya kerangka yudris yang ada.

Pembiayaan Corporate merupakan system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi semua stakeholders yang menekan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, tepat waktu dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholders (YPMMI & SC, 2002).

3.     Pembiayaan manakah yang lebih menguntungkan?

Menurut saya, yang lebih menguntungkan adalah pembiayaan sektor mikro karena untuk saat ini jenis usaha di Indonesia masyarakatnya dominan adalah pelaku usaha mikro. Bahkan perhatian dunia perbankan pada pembiayaan usaha mikro semakin meningkat. Dengan adanya pembiyaan sektor mikro tersebut hal ini dapat membantu bagi para usaha kecil menengah dan apabila usaha mereka terlihat berhasil maka dampaknya juga akan mempengaruhi Perekonomian yang lebih baik. Saat ini dampak dari perkembangan usaha kecil pun terlihat sangat cepat dan pesat dibandingkan dengan memberikan pembiayaan untuk usaha yang besar karena dengan memberikan pembiayaan dengan jumlah yang besar, untuk sektor mikro lebih banyak orang yang dapat dibantu. Dengan melihat pengalaman krisis Indonesia khususnya yang berhasil bertahan bahkan tumbuh dengan baik adalah Sektor Mikro. Mereka mempunyai daya tahan yang lebih baik dan mempunyai daya adaptasi yang lebih cepat.

Selain itu pembiayaan sektor Mikro memiliki keuntungan pula seperti:
·         Melayani masyarakat berpenghasilan rendah dengan plafon yang sangat feksibel dari Rp.1.000.000,- sampai Rp.5.000.000,-
·         Bentuk agunan (jaminan) yang fleksibel dan melayani jaminan nontradisional
·         Dampak psikologis dengan adanya pemberlakuan reward and punishment akan berpegaruh terhadap kepatuhan dan ketaatan serta kedisiplinan pembayaran angsuran.

Hal ini justru berbanding terbalik dengan pembiayaan Corporate yang mempunyai banyak resiko, karena perusahaan pembiayaan Corporate bukan merupakan lembaga intermediari yang dapat menghimpun dana dari masyrakat scara langsung, sehingga perusahaan pembiayaan mendapatkan dana sebagai sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan lembaga keuangan, maupun dari penerbitan surat berharga seperti obligasi. Dalam hal pendanaan yang disalurkan kepada konsumen.

4.     Apa tantangan dari kedua Pembiayaan tersebut?

A)  Tantangan Pembiayaan Sektor Mikro

1)      Keterbatasan sumber dana untuk jangka panjang
2)      Kerugian apabila usaha kecil yang diberikan dana tidak terlihat usahanya
3)      Apabila pembiayaannya tidak mengenali karakteristik dari sektor pasar
4)      Perkembangan teknologi dan informasi yang terhitung lambat, dan
5)      Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya, sehingga dibutuhkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan perekonomian dan dibutuhkan pembiayaan yang sewaktu-waktu dibutuhkan.

B)   Tantangan Pembiayaan Corporate

1)      Resiko perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang
2)      Pembentukannya membutuhkan biaya yang cukup tinggi
3)      Kepemilikannya  yang dapat berpindah-pindah secara mudah
4)      Memberikan jaminan kepada konsumen, dan
5)      Menaruh rasa kepercayaan kepada konsumen walaupun posisi perusahaan sebagai kreditor.


Sumber:

http://owiekus.blogspot.com/2012/04/pembiayaan-sektor-mikro-dan-pembiayaan.html
http://zakaria-alfaeyza.blogspot.com/2012/04/tugas-4-pembiayaan-sektor-mikro-vs.html#more

Jumat, 30 Maret 2012

KEBIJAKAN SUBSIDI BBM BAGI MASYARAKAT INDONESIA


KEBIJAKAN SUBSIDI BBM BAGI MASYARAKAT INDONESIA

ABSTRAK

Penetapan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak akan mulai direalisasikan awal April 2012. Badan anggaran DPR bersama mentri keuangan dan ESDM menyepakati kebijakan pemerintah mensubsidi Rp 30,6 triliun untuk kompensasi BBM. Kenaikan harga BBM merupakan buah pengelolaan anggaran yang mengurangi APBN yang lebih besar dari anggaran belanja lain. Subsidi BBM adalah salah satu contoh suatu kebijakan ekonomi yang kurang adil. Menurut data dari sebuah survei misalnya, pemilik mobil pribadi rata-rata menikmati subsidi dari BBM sebesar 1,2 juta per bulan, sangat tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh masyarakat yang kurang mampu terutama yang tidak mempunyai kendaraan bermotor.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memastikan akan menaikan harga BBM dan telah mengajukan rancangan perubahan APBN dengan kata lain subsidi dikurangi, namun dialihkan ke kantong lain yaitu, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 17.088 triliun, program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 591,5 miliar, pembangunan infrastruktur daerah (BPP) sebesar Rp 250 juta.
Sudah bukan rahasia lagi jika subsidi BBM yang mulanya untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu, tapi ternyata pihak-pihak yang tidak berhak malah menerima jatah subsidi lebih besar daripada  rakyat kecil. Kalau diberikan secara terus-menerus, subsidi yang diberikan oleh pemerintah akan menggerogoti keuangan negara dalam APBN, karena ternyata subsidi tersebut salah sasaran.


Kelas : 1EB08
Agus Maulana                       20211372
Mikha Paricha                       24211485
Putri Handayani                    25211644
Rangga Pratama                   25211870
Yurieka Kurniyati                27211688       

Kamis, 15 Maret 2012

Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem Ekonomi
Nama: Mikha Paricha
 Npm: 24211485
Kelas: 1EB08

Persoalan-persoalan ekonomi pada hakekatnya adalah masalah transformasi atau pengolahan alat-alat/sumber pemenuh/pemuas kebutuhan, yang berupa faktor- faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam dan keterampilan (skill) menjadi barang dan jasa.

Sistem ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalanekonomi untuk mewujudkan tujuan nasional suatu negara. Menurut Dumairy (1966), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suat tatanan kehidupan, selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, padangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu supra sistem kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu negara.

Pada negara-negara yang berideologi politik leiberalisme dengan rezim pemerintahan yang demokratis, pada umumnya menganut ideologi ekonomi kapitalisme dengan pengelolaan ekonomi yang berlandaskan pada mekanisme pasar. Di negara-negara ini penyelenggara kenegaraannya cendrung bersifat etatis dengan struktur birokrasi yang sentralistis. Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas sehingga dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di negara lain. Berdasarkan beberapa sudut tinjauan seperti :
1.      Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi.
2.      Keluwesan masyarakat untuk saling berkompentisi satu sama lain dan untuk
menerima imbalan atas prestasi kerjanya.
3.      Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan
kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.
Sistem Ekonomi Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa yang menentukan bentuk suatu sistem ekonomi kecuali dasar falsafah negara yang dijunjung tinggi, maka yang dijadikan kriteria adalah lembaga-lembaga, khususnya lembaga ekonomi yang menjadi perwujudan atau realisasi falsafah tersebut.

Pergulatan pemikiran tentang sistim ekonomi apa yang sebaiknya di diterapkan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaannya. Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus berlangsung, hal ini tecermin dari perkembangan pemikiran tentang sistim ekonomi pancasila SEP. Menurut Sri-Edi Suwasono (1985), pergulatan pemikiran tentang ESP pada hakikatnya merupakan dinamika penafsiran tentang pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945.
1.      Pasal Ekonomi Dalam UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945, yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah barang dan jasa yang vital bagi kehidupan manusia, dan tersedia dalam jumlah yang terbatas. Tinjauan terhadap vital tidaknya suatu barang tertentu terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup dan peningkatan permintaan.

Dengan demikian penafsiran pasal-pasal di ataslah yang banyak mendominasi pemikiran SEP. Pemikiran tentang ESP, sudah banyak, namun ada beberapa yang perlu dibahas secara rinci karena mereka merupakan faunding father dan juga tokoh- tokoh ekonomi yang ikut mewarnai sistem ekonomi kita, diantaranya :

a.      Pemikiran Mohammad Hatta (Bung Hatta)

Bung Hatta selain sebagai tokoh Proklamator bangsa Indonesia, juga dikenal sebagai perumus pasal 33 UUD 1945. bung Hatta menyusun pasal 33 didasari pada pengalaman pahit bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah oleh bangsa asing yang menganut sitem ekonomi liberal-kapitalistik. Penerapan sistem ini di Indonesia telah menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan, oleh karena itu menurut Bung Hatta sistem ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus berasakan kekeluargaan.

b.      Pemikiran Wipolo

Pemikiran Wipolo disampaikan pada perdebatan dengan Wijoyo Nitisastro tentang pasal 38 UUDS (pasal ini identik dengan pasal 33 UUD 1945), 23 september 1955.menurut Wilopo, pasal 33 memiliki arti SEP sangat menolak sistem liberal, karena itu SEP juga menolak sector swasta yang merupakan penggerak utama sistem ekonomi liberal-kapitalistik.

c.       Pemikiran Wijoyo Nitisastro

Pemikiran Wijoyo Nitisastro ini merupakan tanggapan terhadap pemikiran Wilopo. Menurut Wijoyo Nitisastro, pasal 33 UUD 1945 sangat ditafsirkan sebagai penolakan terhadap sector swasta.

d.      Pemikiran Mubyarto

Menurut Mubyarto, SEP adalah sistem ekonomi yang bukan kapitalis dan juga sosialis. Salah satu perbedaan SEP dengan kapitalis atau sosialis adalah pandangan tentang manusia. Dalam sistem kapitalis atau sosialis, manusia dipandang sebagai mahluk rasional yang memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan akan materi saja.

e.      Pemikiran Emil Salim

Konsep Emil Salim tentang SEP sangat sederhana, yaitu sistem ekonomi pasar dengan perencanaan. Menurut Emil Salim, di dalam sistem tersebutlah tercapai keseimbangan antara sistem komando dengan sistem pasar. “lazimnya suatu sistem ekonomi bergantung erat dengan paham-ideologi yang dianut suatu negara".

Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya di hadapan School of Advanced International Studies di Wasington, AS Tanggal 22 Februari 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah suatu macam ekonomi campuran. Lapangan-lapangan usaha tertentu akan dinasionalisasi dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan yang lain-lain akan terus terletak dalam lingkungan usaha swasta.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, masa orde lama, masa orde baru sampai masa sekarang (masa reformasi) Indonesia telah memperoleh banyak pengalaman politik dan ekonomi. Peralihan dari orde lama dan orde baru telah memberikan iklim politik yang dinamis walaupun akhirnya mengarah ke otoriter namun pada kehidupan ekonomi mengalami perubahan yang lebih baik.

1.      Masa Orde Lama (1945-1966)
Pada masa ini perekonomian berkembang kurang menggembirakan, sebagai dampak ketidakstabilan politik dan seringnya pergantian cabinet.

2.      Masa Orde Baru (1966-1997)
Menghadapi perekonomian yang sedemikian rupa, pemerintah peralihan menetapkan beberapa langkah perioritas kebijakan ekonomi sebagai berikut :

a.      Memerangi inflasi
b.      Mencukupkan stok cadangan bahan pangan terutama beras
c.       Merehabilitasi prasarana perekonomian
d.      Meningkatkan ekspor
e.      Menyediakan/menciptakan lapangan kerja
f.        Mengundang kembali investor asing

3.      Masa Reformasi (1998-sekarang)
Pada masa reformasi ini perekonomian indoensia ditandai dengan krisis monoter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda kea rah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998 dimana inflasi sudah duperhitungkan namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%. Pada tahun 1998 hampir seluruh sector mengalami pertumbuhan negatif, hal ini berebeda dengan kondisi ekonomi tahun 1999.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonom Indonesia, secara umum adalah :

A.     Faktor produksi
B.      Faktor investasi
C.      Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran
D.     Faktor kebijakan moneter dan inflasi
E.      Faktor keuangan Negara